Feminis Selatan Dunia kepada pengambil keputusan di COP: Perubahan radikal untuk keadilan iklim

“Keadilan iklim berarti…. Mengatasi sumber masalah dari krisis iklim – termasuk pola produksi, konsumsi dan perdagangan yang tidak lestari – sambil terus mengupayakan peningkatan menuju kesetaraan dan perlindungan serta penegakan hak-hak asasi manusia,” kata Menka Gaundan dari Women’s Fund Fiji (Pendanaan untuk Perempuan Fiji), salah satu peserta dalam Dialog Aksi Iklim Feminis.

Pada September 2021, Equality Fund (Dana Kesetaraan) diberikan kepada lebih dari 30 perwakilan dari organisasi hak-hak perempuan di Selatan Dunia dan gerakan feminis, termasuk yang dipimpin oleh dan bekerja bersama perempuan dari masyarakat adat, perempuan dari kelompok LBTQ, perempuan dengan disabilitas, dan remaja; dan bekerja untuk isu seperti pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan dan hak-hak reproduksi, dan kekerasan. Keragaman partisipan adalah sebuah warisan untuk saling menghubungkan kesetaraan gender dan aksi iklim secara alami – dan kebutuhan untuk respon multi sektor terhadap krisis iklim

Sebagaimana serial blog dari Global Alliance for Green and gender Action’s (GAGGA) yang berjudul “Menempatkan keadilan sebagai jantung aksi iklim, dialog ini bertujuan untuk menyuarakan suara-suara dari organisasi pembela hak-hak dan gerakan perempuan untuk memastikan mereka ada di garis depan dan dipertimbangkan oleh pembuat keputusan sebelum, selama dan setelah Konferensi Antar Pihak (COP) ke 26 Konvesi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCC). Aktivis feminis Selatan Dunia harus masuk dalam ruang-ruang diskusi seperti COP karena perempuan, anak-anak perempuan, trans, interseks, dan non-binari secara tidak proporsional telah terdampak oleh perubahan iklim dan mereka berusaha membangun dan melakukan tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis iklim.”

Gerakan yang dipimpin perempuan melihat krisis iklim dengan cara berbeda

Secara umum feminis dan gerakan yang dipimpin perempuan melihat krisis iklim dan solusinya secara berbeda dengan cara pandang dominan yang ditunjukkan oleh banyak pemerintah dan multilateral dalam COP. Negosiasi COP cenderung memperlakukan respon perubahan iklim sebagai isu teknis, contohnya, “Mari kita hitung karbon dan seberapa banyak yang bisa kita batasi.” Manusia-manusia di dalamnya seperti menghilang dalam gambar, termasuk tentang siapa yang paling bertanggungjawab memproduksi Gas Rumah Kaca, dan siapa yang paling menderita menanggung konsekuensinya.

Angélica Schenerock dari Agua y Vida menemukan bahwa narasi dominan perubahan iklim “Gagal melihat hubungan antara perusahaan ekstraktif dan ketidakadilan yang terjadi antara Utara dan Selatan Dunia.” Dia mengatakan, “[Komitmen untuk perubahan] berarti juga bertaruh pada kebijakan yang memprioritaskan masyarakat lokal dan kecil. Kebijakan yang tidak ekstraktif dan tidak mengulangi model-model kolonial yang sudah berusia 500 tahun. Saya meminta [kepada pembuat keputusan] untuk meninggalkan solusi yang salah, yang menghasilkan korupsi dan menarik keuntungan dari orang-orang yang menderita dan merasakan langsung karena tinggal di daerah terdampak perubahan iklim. Saya menyerukan perubahan nyata dalam perspektif ekonomi patriarti dan untuk ekonomi feminis, yang berdasarkan kepedulian bagi semua bentuk kehidupan, manusia dan bukan manusia.”

Peserta dialog sukses membawa orang-orang dalam gambaran tentang krisis iklim, dan menekankan bagaimana pengalaman individu dan kelompok mengalami dampak iklim yang berbeda tergantung identitas yang tumpang tindih seperti gender, ras dan status dalam masyarakat adat. Pratima Gurung dari NIDWAN Nepal, sebuang organisasi yang dipimpin oleh dan bekerja bersama perempuan dari masyarakat adat dengan disabilitas, menekankan dalam dialog dan tulisan di blognya bahwa intensitas krisis iklim semakin tinggi bagi mereka dengan identitas ganda dan bersilangan.

Rekomendasi untuk para pembuat keputusan di COP  

Dari beragam perspektif ini, lahirlah sejumlah rekomendasi kunci bagi pemerintah, sektor swasta dan LSM. Tidak mengejutkan karena rekomendasi ini sejalan dengan masukan-masukan yang sudah dipublikasi dalam serial blog GAGGA.

Peserta dialog menyerukan untuk perubahan transformasi kegiatan esktraktif, sistem yang ekploitatif yang menyebabkan krisis iklim sejak awal. Di luar upaya mitigasi dan adaptasi, perubahan tranformasional dibutuhkan untuk: mendukung kelestarian, kegiatan berbasis komunitas untuk produksi, konsumsi dan pembangunan; menghargai pengetahuan dan soluasi lokal dan kedaulatan masyarakat adat atas sumber daya alamnya; menerapkan ekonomi perawatan^[1] sebagai bentuk intervensi aksi iklim. Contoh yang baik sekali ditunjukan oleh Analog Forestry – Kehutanan Analog, seperti yang ditulis kontributor blog  Luz Marina Valle dengan penjelasannya yang fasih, dan programs ini didukung oleh Women’s Fund Fiji.

Peserta juga mengadvokasi agar pendanaan iklim dapat lebih mudah diakses oleh organisasi-organisasi yang hak-hak perempuan dan gerakan feminis. Sebagaimana kontributor blog Ursula Miniszewski mengingatkan kita tentang kecilnya pendanaan iklim diterima untuk aksis lingkungan perempuan dan menekankan bagaimana GAGGA dan Global Greengrants Fund berkomitmen memobilisasi 100 juta dollar Amerika untuk aksi feminis untuk keadilan iklim selama lima tahun ke depan.

Terakhir, sebagai tanggapan atas tujuan COP26 untuk mempercepat aksi kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, para peserta mempertanyakan apakah sebetulnya ada kondisi yang disebut sebagai kemitraan. Pemerintah dan swasta adalah aktor yang melakukan marjinalisasi, diskriminasi, dan kekerasan terahdap perempuan dan hak-hak asasi masyarakat adat, lingkungan dan pejuang atas tanah. Kontributor blog Sofía Gutiérrez dari Fridays for Future, Márcia Mura dari masyarakat adat Mura, dan Angélica Schenerock dengan tajam mengilustrasikan hal ini terjadi dalam konteks Kolombia, Brasil, dan Meksiko.  Sebelum kemitraan dimungkinkan, peserta dialog menegaskan sejumlah landasan yang harus dipenuhi, termasuk: mendukung, mengakui, dan mempromosikan kepemimpinan perempuan dan masyarakat adat; mengaku hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur dan sumber dayanya; melindungi perempuan dan hak-hak manusia masyarakat adat, lingkungan dan pejuang-pejuang atas tanah.

Suara-suara yang hilang dalam COP26

Pesan-pesan penting yang dibagi dengan pembuat keputusan di COP26 sebelum dan semasa COP, termasuk video ini, diputar saat Hari Gender. Khusus tahun ini, dengan pandemic COVID-19 yang masih terjadi, perempuan dari Selatan Dunia menghadapi hambatan tambahan untuk berpartisipasi di COP. Pesan visual kuat lainnya datang dari Fearless Collective, organisasi seni publik berbasis di Asia Selatan yang dipimpin oleh perempuan dan mitra dari Equality Fund.

Selama COP26, bersama dengan pemimpin masyarakat adat, mereka membuat mural istimewa di gedung di Glasgow mewakili “kekuatan dan kedaulatan pemimpin masyarakat adat di COP26. Pemimpin bangsa yang keberadaannya tidak diakui dalam ruang seperti ini, berdiri tegak dan kuat dalam bentuk mural sebagai afirmasi eksistensi dan kearifan mereka.”

Bersama dengan upaya-upaya ini, Equality Fund – Pendanaan untuk Kesetaraan bergabung dengan Konstituen Perempuan dan Gender menggarisbawahi hilangnya banyak suara di COP26, aktivis-aktivis tersebut dipinggirkan dari negosiasi sebagai buntut dari ketidakadilan yang terus terjadi, begitu juga dengan kekerasan dan tuntutan hukum yang dihadapi oleh pembela hak-hak perempuan dan lingkungan.

COP26 memiliki potensi penting sebagai batu loncatan untuk melawan perubahan iklim, tapi gagal menempatkan perhatian pada kebutuhan dan solusi bagi individu dan komunitas yang terdampak langsung oleh krisis iklim. Di tengah krisis iklim yang meningkatkan kedaruratan dan solusi yang ditawarkan status quo tidak beranjak kemana-mana, sangat penting untuk membawa suara-suara dari organisasi perempuan dan gerakan feminis ke garis depan dalam diskusi-diskusi iklim.

Perubahan radikal dalam keadilan iklim menuntut aksi cepat dan mendesak bagi semua yang bekerja di dalam dan di luar COP pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Seperti yang dituturkan oleh penulis dalam serial blog dan para peserta dialog, telah menunjukkan pada kita bahwa organisasi-organisasi perempuan dan feminis adalah aktor kunci untuk keadilan iklim atas hak-hak mereka sendiri. Mereka memahami hak-hak dasar, pendekatan berpusat pada manusia dalam perlindungan hak-hak asasi manusia dan adaptasi sumber daya dan resiliensi mereka yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Aksi iklim yang efektif membutuhkan sumber daya mereka dan mendengarkan rekomendasi dari mereka, dalam ruang pengambilan keputusan untuk masa depan dan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih sejuk.

Hilary Clauson adalah Associate Kebijakan di Equality Fund. Equality Fund memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk organisasi-organisasi perempuan dan gerakan feminis di Selatan dunia. Model kerja kami menggabungkan investasi menggunakan lensa gender, pendanaan pemerintah, dan filantropi multisektor untuk membuka model pendanaan baru dan berkelanjutan bagi gerakan feminis secara global.

 ___________________

^[1]Menurut ringkasan Feminis Green New Deal, Care & Climate: Understanding the Policy Intersections, ekonomi perawatan adalah “ekonomi hijau” karena: hal ini diperlukan untuk mempertahankan keseluruhan ekonomi dan masyarakat; kerja-kerja berbasis perawatan juga berkontribusi rendah pada perubahan iklim dibandingkan sektor lainnya dalam ekonomi; dan karir dalam jenis pekerjaan ini adalah pilihan penting untuk mengalihkan tenaga kerja menuju ekonomi hijau.